KENYA SEDANG MEMPERTIMBANGKAN PENGENALAN PERDANA MENTERINYA

Kenya sedang mempertimbangkan pengenalan kembali jabatan Perdana Menteri, dengan kandidat ditugaskan mengawasi jalannya urusan pemerintahan sehari-hari. Pemerintah meluncurkan laporan berjudul Building Bridges Initiative (BBI), yang bertujuan untuk memperkenalkan rakit perubahan konstitusional dalam pemerintahan negara.

Di antara para pemimpin yang hadir pada upacara peluncuran di ibu kota Nairobi termasuk Presiden Uhuru Kenyatta, Wakil Presiden William Ruto, mantan Perdana Menteri Raila Odinga dan banyak lainnya. Laporan ini merekomendasikan retensi kepresidenan dengan otoritas eksekutif. Presiden akan dipilih langsung oleh pemilih Kenya dan akan tetap menjadi Kepala Negara dan Pemerintahan, dan Panglima Angkatan Bersenjata.

Posisi wakil presiden juga dipertahankan dalam laporan BBI. Laporan ini juga merekomendasikan pembentukan pemimpin resmi pos oposisi untuk menjaga pemerintah tetap terkendali. Perdana menteri akan dicalonkan oleh presiden dan akan menjadi pemimpin urusan pemerintahan di Parlemen.

BBI juga merekomendasikan agar presiden menunjuk kabinet dengan berkonsultasi dengan perdana menteri. Protagonis dari laporan itu mengatakan itu bertujuan mempromosikan inklusivitas dan mengakhiri pertentangan politik yang telah melanda politik Kenya selama beberapa dekade.

Periode pemilihan Kenya sebelumnya telah dinodai dengan kekerasan dan perusakan properti. Pendukung BBI berharap ini dapat mengakhiri tren bergerak maju."Mari kita fokus pada apa yang menyatukan kita dan membuat kita kompak dan mari kita singkirkan etnisitas negatif." Presiden Kenyatta mengatakan kepada para delegasi di acara tersebut. Negara Afrika Timur ini akan mengadakan pemilihan umum berikutnya pada tahun 2022.